JAKARTA – GEMAPANTURA.COM. Hak partisipasi atau Participating Interest (PI) sebesar sepuluh persen (10%) untuk daerah penghasil migas akan segera terealisasi. Pemrov Jawa Barat melalui  BUMD PT Migas Hulu Jabar (MUJ) sedang menindaklanjutinya. Pemrov  beserta DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke SKK Migas untuk menindaklanjuti proses PI 10% di Wilayah Kerja Offshore North West Java (WK ONWJ), Jumat 28 Juli 2017.

Melalui rilis yang diterima redaksi, Direktur Utama MUJ Begin Troys menyatakan “MUJ siap menindaklanjuti tugas yang diamanahkan oleh bapak Gubernur Ahmad Heryawan beserta DPRD dengan sebaik mungkin. MUJ juga akan kooperatif dalam proses B to B dengan PHE ONWJ dalam rangka mempercepat proses peralihan PI 10% ini agar daerah dapat segera terlibat dalam pengelolaan bisnis migas di WK ONWJ.”

Begin Troys yang juga merupakan koordinator BUMD migas hulu di Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) menambahkan, MUJ selaku BUMD yang pertama kali mengimplementasikan permen No. 37 Tahun 2016 harus dapat menjadi contoh terbaik bagi daerah-daerah penghasil migas lainnya.

Selanjutnya, kami di ADPM berharap agar pemerintah pusat dapat mendorong para pelaku usaha migas untuk meningkatkan sinergi dan kontribusinya bagi masyarakat di daerah-daerah melalui BUMD agar potensi migas dapat menjadi modal peningkatan pembangunan daerah”.

 

Membagi Tanpa Konflik

Telah diketahui bersama bahwa kontrak WK ONWJ yang ditandatangani ini adalah kontrak WK dimana PODnya telah disetujui. Berdasarkan aturan ini, pada 11 April 2017 SKK Migas telah memberikan surat kepada Gubernur Jawa Barat untuk menyiapkan BUMD yang akan menerima PI.

Selama tiga bulan setelah menerima surat SKK Migas, Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta telah berhasil membagi besaran porsi PI tanpa adanya konflik dan ego daerah. Persentase PI 10% WK ONWJ dibagi menjadi dua provinsi dan empat Kabupaten dengan persentase 79,71% untuk Jawa Barat, termasuk porsi kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu dan 20,29% untuk DKI Jakarta. Pada akhirnya kesepakatan antar gubernur ditandatangani dan mengirimkan surat balasan ke SKK Migas pada 10 Juli 2017.

Sesuai dengan tata waktu yang diatur dalam Permen ESDM No. 37 Tahun 2016, SKK Migas telah mengirimkan surat kepada PHE ONWJ untuk menawarkan PI 10% kepada daerah. Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat mengapresiasi SKK Migas yang dengan segera memproses pembuatan surat tersebut. Selanjutnya Pemprov dan DPRD Jawa Barat pada kesempatan kunjungan kerjanya memohon dukungan kembali kepada SKK Migas untuk mendorong PHE ONWJ agar segera melakukan penawaran kepada BUMD agar manfaat dari kepemilikan PI 10% ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *